Seorang manajer HR menerima dua permintaan dalam satu minggu. Bagian legal menanyakan apakah perusahaan sudah menerapkan SMK3. Di sisi lain, pelanggan menanyakan sertifikat ISO 45001. Keduanya sama-sama soal keselamatan kerja. Apakah ini dua nama untuk hal yang sama?
Bukan. SMK3 dan ISO 45001 memang sama-sama sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi asal-usulnya berbeda, dan perbedaan itu menentukan mana yang wajib dan mana yang dipilih.
SMK3: aturan dari Indonesia
SMK3 adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Dasar hukumnya juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pasal 5 PP 50/2012 mewajibkan penerapan SMK3 bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 (seratus) orang, atau perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Ketentuan tentang tingkat potensi bahaya tinggi mengikuti peraturan perundang-undangan.
Artinya, bagi perusahaan yang masuk ambang itu, SMK3 bukan pilihan. Perusahaan wajib menerapkannya. Penilaian penerapan SMK3 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hasilnya dinyatakan dalam tingkatan penerapan.
SMK3 disusun dengan pedoman yang spesifik untuk konteks Indonesia. Istilah dan kriterianya merujuk pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di sini. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan masuk kriteria wajib tidak bisa mengganti SMK3 dengan standar lain.
ISO 45001: standar internasional
ISO 45001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan berlaku di banyak negara.
Berbeda dengan SMK3, ISO 45001 bersifat sukarela. Tidak ada peraturan Indonesia yang mewajibkan semua perusahaan memegang sertifikat ISO 45001. Perusahaan memilih menerapkannya karena alasan bisnis: diminta pelanggan, disyaratkan proyek, atau dipakai sebagai bukti bahwa sistem K3 perusahaan mengikuti standar yang dikenal di luar negeri.
ISO 45001 memakai Harmonized Structure, kerangka yang sama dengan ISO 9001 dan ISO 14001. Perusahaan yang sudah memegang ISO 9001 akan menemukan struktur yang familiar: konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan risiko dan peluang, dukungan, operasi, evaluasi kinerja, dan peningkatan.
Perbandingan langsung
Perbedaan pertama ada pada dasarnya. SMK3 bersumber dari peraturan pemerintah Indonesia. ISO 45001 bersumber dari standar internasional yang disusun ISO.
Perbedaan kedua ada pada sifatnya. SMK3 wajib bagi perusahaan yang memenuhi kriteria Pasal 5 PP 50/2012. ISO 45001 dipilih secara sukarela oleh perusahaan yang membutuhkan pengakuan lintas negara.
Perbedaan ketiga ada pada penilaian. Penilaian penerapan SMK3 mengikuti tata cara yang diatur peraturan perundang-undangan Indonesia. Sertifikasi ISO 45001 dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui audit tahap 1, audit tahap 2, dan surveillance audit setiap tahun. Sertifikat sistem manajemen berlaku tiga tahun.
Perbedaan keempat ada pada isi. Keduanya sama-sama menuntut identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian. Tapi SMK3 merujuk pada kriteria dan istilah peraturan Indonesia, sedangkan ISO 45001 merujuk pada klausul standar internasional. Sebuah perusahaan bisa memenuhi keduanya dengan satu sistem yang dirancang dengan baik, asalkan masing-masing persyaratan dipetakan dengan teliti.
Kapan perusahaan butuh keduanya
Perusahaan dengan 100 pekerja atau lebih, atau dengan potensi bahaya tinggi, wajib menerapkan SMK3. Itu titik awal yang tidak bisa ditawar.
Perusahaan yang sama bisa juga membutuhkan ISO 45001 kalau pelanggannya meminta. Perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek dengan mitra luar negeri, misalnya, sering diminta menunjukkan sertifikat ISO 45001 saat kualifikasi. Perusahaan manufaktur yang memasok ke pembeli luar negeri juga sering menemui permintaan yang sama.
Dalam situasi itu, perusahaan tidak memilih salah satu. Perusahaan menjalankan satu sistem K3 yang memenuhi SMK3 dan ISO 45001 sekaligus. Prosedur identifikasi bahaya yang sama dipakai untuk keduanya. Catatan pelatihan yang sama menjadi bukti untuk keduanya. Yang berbeda adalah dokumen penilaian dan sertifikatnya.
Apa yang harus dilakukan
Periksa dulu jumlah pekerja dan tingkat potensi bahaya di perusahaan. Kalau masuk kriteria Pasal 5 PP 50/2012, pastikan SMK3 diterapkan dan dinilai sesuai ketentuan. Setelah itu, periksa permintaan dari pelanggan dan pemberi proyek: apakah ada yang mensyaratkan ISO 45001. Kalau ada, petakan kesenjangan antara sistem yang sudah berjalan dan klausul ISO 45001.
Sertifikat yang diterbitkan NSQ mengikuti ISO 17021 dan terakreditasi ASIB (The Accreditation Services International Board, Eropa). Sertifikat bisa diverifikasi di asib.co.uk.
